Kominfo Siap Blokir Situs-Situs Konten Negatif

Kominfo Siap Blokir Situs-Situs Konten Negatif

106

Harianpost.co.id – Beberapa hari yang lalu pemerintah Indonesia sudah mulai memberlakukan undang-undang baru tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut telah direvisi mulai tanggal 28 November 2016 kemarin. Tujuan pemerintah melakukan pembaharuan terhadap undanga-undang itu dimaksudkan untuk menghapus konten website yang berbau SARA atau website yang konten-kontenya berbau negatif (dalam hal apapun itu).

kominfo akan tegas untuk memblokir situs-situs negatif - via beritateknologi.com
kominfo akan tegas untuk memblokir situs-situs negatif – via beritateknologi.com

Kemungkinan besar undang-undang yang telah diperbarui tersebut megingat akhir-akhir ini telah terjadi banyak kasus yang terjadi dari suatu kelompok yang menjelek-jelekkan kelompok lainnya.

Tidak sampai disitu, di dalam pembaruan tersebut pemerintah ternyata juga berhak untuk memberhentikan semua akses yang mengandung unsur negatif tanpa ada pemberitahuan telebih dahulu kepada pemilik situs.

Menurut kabar yang didapatkan dari detik inet, pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan pencegahan dan juga wewenang untuk melakukan penutupan akses, dan hal itu sekarang lebih dipertegas kembali.

Dulu, sebenarnya pemerintah sudah memberlakukan undang-undang yang sama tentang konten negatif, hanya saja masih dalam ruang lingkup yang sempit. Masih di sekitar konten pronografi dan juga terorisme. Namun belum memfokuskan pada hal-hal yang berbau sara. Itu mengacu pada Perautran menteri Nomor 19 Tahun 2014.

Dan setelah dilakukan revisi ulang, maka UU IT akan lebih mencakup kepada hal-hal negatif yang lebih luas lagi dan yang menjadi sorotan utama adalah lebih memperkuat pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pasyarakat Indonesia dari berbagai macam gangguan melalui penyalahgunaan berita dan atau transaksi elektronik.

Hal yang menjadikan sorotan utama oleh pemerintah itu juga telah diesbutkan pada pasal 40, yang mana pasal tersebut berbunyi:

a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan untuk berita-berita informasi elektronik yang kontennya dilarang.

b. Pemerintah memiliki wewenang untuk memutus akses atau memberikan perintah kepada pihak yang menjalankan sistem elektronik untuk memutus akses kepada semua informasi elektronik yang memuat konten negatif.

Nah, dengan begitu jika nanti masyarakat dihadapkan dengan situs-situs yang bernuansa sara, menyebarluaskan berita hoax, atau berita-berita yang bisa mengganggu stabilitas negara Indonesia maka pemerintah akan memblokir situs tersebut atau mungkin akan dihapus.

Komentar

Loading...