Kasus Korupsi Bupati Yan Anton, KPK Periksa Pejabat Banyuasin

Kasus Korupsi Bupati Yan Anton, KPK Periksa Pejabat Banyuasin

275

Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian (kanan) dikawal petugas kepolisian saat memasuki Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan usai terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, Minggu (4/9) malam. KPK melakukan OTT kepada sejumlah pejabat di Kabupaten Banyuasin salah satunya Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A./pras/16

Enam pejabat daerah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengenai kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan dan dinas-dinas lainnya di Pemkab Banyuasin.

Pejabat daerah yang diperiksa ialah Sekretaris Daerah Firmansyah, Kepala Bidang Pembangunan Dinas Pendidikan, Kepala bidang Pendidikan Non-formal Dinas Pendidikan Baharudin, dan Kepala bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Sadiman.

“Pemeriksaan keenam saksi berlangsung di kantor Polda Sumatera Selatan,” ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati dalam konferensi pers di kantor KPK, Kamis (8/9).

Yuyuk menyatakan bahwa keenam pejabat diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi yang menyeret Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdinan.

“Sejauh ini baru mereka ya (yang diperiksa sebagai saksi),” kata Yuyuk.

KPK lebih dulu telah menentukan enam tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), yakni Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdinan, Direktur CV Putra Pratama Zulfikar Muhrrami, Kepala, Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin Umar Usman, Kepala Seksi Pengembangan dan Pembangunan Disdik Banyuasin Sutaryo, Sub Bagian Kepala Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Banyuasin Rustami, dan swasta bernama Kirman.

Operasi Tangkap Tangan terhadap para pejabat Banyuasin itu terkait dengan suap yang dilakukan pengusaha Zulfikar terhadap Yan sebesar Rp1 miliar. Uang suap yang diterima oleh Yan dialokasikan untuk biaya ibadah haji bersama istrinya.

Karena perbuatannya, Zulfikar sebagai penyuap disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan atau Pasal 13 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

Sementara itu lima tersangka lainnya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 UU 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Komentar

Loading...