Registrasi Kartu SIM Sistem Keamanannya Masih Dipertanyakan

Registrasi Kartu SIM Sistem Keamanannya Masih Dipertanyakan

134
memuat...
Registrasi Kartu SIM
Registrasi Kartu SIM

Harianpost.co.id – Program pemerintah tentang penerapan registrasi kartu SIM selama ini masih menyisakan pro dan kontra di antara banyak kalangan masyarakat lantaran Pemerintah memberlakukan system registrasi dengan menyertakan NIK yang harus diikuti dengan nomor Kartu Keluarga (KK). SAFEnet yang merupakan jaringan penggerak kebebasan berekspresi online di Asia Tenggara bahkan sampai memperhatikan system keamanan dari program data registrasi tersebut.

Damar Juniarto yang menjabat sebagai Koordinator regional SAFEnet mengungkapkan pertanyaannya mengenai kesiapan pemerintah untuk melindungi semua data-data pribadi yang telah terkumpul melalui program data registrasi kartu SIM tersebut. Damar juga meminta kepada pemerintah Indonesia agar tujuan registrasi kartu SIM itu tujuannya diperjelas lagi, juga tentang mekanisme, pengujian keamanannya serta bagaimana mereka melindungi seluruh data yang telah masuk.

Seperti yang kita tahu bahwa NIK dan KK itu berisi tentang informasi yang penting tentang seseorang, selain itu juga tentang keluarga mereka. Sebab setiap NIK ini mengandung 7 informasi penting seperti kode provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, tanggal lahir, bulan dan tahunnya serta yang tak kalah pentingnya adalah nomor komputerisasi.

Begitupun dengan nomor KK, yang mana justru lebih rinci karena ada nama orang tua kandung, pendidikan, pekerjaan dan status perkawinan. Jadi jika dilihat secara menyeluruh, semua data-data itu akan menghasilkan sebuah profil lengkap. Dan peran kartu SIM yang berisi ipv 4/6 itu akan berubah menjadi semacam kartu penduduk yang unik.

Lebih dalam lagi Damar meminta agar orang yang membuat kebijakan itu mencermati setidak 3 aspek yaitu keamanan, mitigasi dan perlindungan. Jadi paling tidak pemerintah juga harus memberikan perhatian mereka terhadap system keamanan data dan kalau perlu memberikan penjelasan mengenai mitigasi apabila terjadi kebocoran keamanan. Sebab belakangan ini sering terjadi kasus kebocoran data dan pemerintah harus siap dengan resiko semacam itu.

“Kalau memang bilang datanya tidak akan bocor, apakah pernah melakukan uji keamanan data? Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, saya berharap UU Perlindungan Data Pribadi untuk disegerakan,” tutur Damar seperti dikutip dari liputan6.com.

Ditambah lagi sekarang ini Urgensi UU tentang Perlindungan Data pribadi semakin berhembus, sementara di tempat lain pemerintah sama sekali tidak mengajukan tentang Rancangan Undang-Undang mengenai hal itu kepada DPR RI.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya bahwa registrasi kartu SIM ini mulai diperketat dan lebih ditekankan lagi pada bulan awal Maret 2018, barangsiapa yang tidak melakukan registrasi ulang bagi pelanggan lama maka mulai tanggal 1 Maret 2018 mereka tidak akan bisa menggunakan fasilitas pesan dan telepon dan hanya bisa menerima saja. Jika pada awal April 2018 masih belum juga melakukan registrasi ulang maka mereka tidak akan bisa menggunakan fasilitas pesan dan telepon baik menerima atau mengirim.

Dan finalnya, jika pengguna telepon seluler tidak melakukan registrasi ulang pada tanggal 1 Mei 2018 maka mereka tidak akan bisa melakukan apapun dengan kartu SIM mereka, mulai dari menerima/mengirim pesan, menerima/melakukan panggilan, bahkan fasilitas penggunaan data internetnya juga tidak akan berfungsi lagi. (www.harianpost.co.id)

Komentar

Loading...